Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan pernyataan resmi yang menenangkan di tengah kekhawatiran global terkait potensi gangguan pasokan energi akibat instabilitas geopolitik di Timur Tengah. BPH Migas menegaskan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan dalam negeri berada dalam kondisi aman terkendali. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial bagi lalu lintas minyak dunia.
Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario terburuk, termasuk potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Salah satu langkah mitigasi utama yang telah diimplementasikan adalah diversifikasi sumber impor minyak mentah. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu wilayah geografis tertentu, sehingga meminimalkan risiko yang timbul akibat konflik atau instabilitas politik.
“Meskipun sekitar 19% impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi (Timur Tengah), pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif dengan mengamankan pasokan dari negara-negara yang tidak terdampak langsung oleh konflik,” ujar Fathul dalam keterangan tertulisnya. Penjelasan ini memberikan keyakinan bahwa pemerintah proaktif dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Data rinci yang disampaikan oleh Fathul menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mendiversifikasi sumber impor minyak mentahnya secara signifikan. Sejak April 2025 hingga Maret 2026, impor minyak mentah dari Nigeria mencapai 34,07 juta barel, atau sekitar 25% dari total volume impor. Angola menyusul dengan kontribusi sebesar 28,50 juta barel, atau sekitar 21%. Sementara itu, negara-negara lain menyumbang 47,40 juta barel, atau sekitar 35% dari total impor.
“Data ini menunjukkan bahwa kita lebih banyak mengimpor minyak mentah dari negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Dengan demikian, pasokan BBM untuk kebutuhan masyarakat Indonesia tetap terjamin aman,” tegas Fathul. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran publik dan memberikan kepastian bahwa pemerintah memiliki rencana yang matang untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Lebih lanjut, Fathul mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh informasi yang tidak akurat mengenai cadangan BBM nasional. Ia menjelaskan bahwa angka 20 hari yang seringkali disebut sebagai batas ketersediaan BBM sebenarnya mencerminkan keterbatasan kapasitas penyimpanan yang dimiliki oleh Pertamina, perusahaan energi milik negara.
“Jumlah tersebut (20 hari) bukan berarti pasokan BBM Indonesia hanya cukup untuk 20 hari. Hal ini lebih disebabkan oleh kondisi daya tampung atau storage yang dimiliki oleh Pertamina masih terbatas,” jelas Fathul. Ia menambahkan bahwa ketersediaan BBM di storage Pertamina tidak secara langsung mencerminkan kondisi pasokan BBM secara keseluruhan di Indonesia.
Data terkini menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan BBM nasional yang dimiliki oleh Pertamina mencapai 6,10 juta KL, atau sekitar 67% dari total kapasitas penyimpanan nasional. Sementara itu, fasilitas penyimpanan yang dimiliki oleh perusahaan non-Pertamina mencapai 3,06 juta KL, atau sekitar 33%. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM nasional guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.
Fathul juga memberikan jaminan bahwa cadangan operasional BBM Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang aman, bahkan setelah melewati momentum penting seperti bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan yang matang untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM selama periode tersebut.
