Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang semakin memanas, telah menciptakan gelombang kejut ekonomi yang dirasakan di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara Asia. Dampak dari perang ini tidak hanya terbatas pada wilayah Timur Tengah, melainkan merambat ke sektor energi, perdagangan, dan stabilitas ekonomi global, memaksa pemerintah di berbagai negara untuk mengambil langkah-langkah ekstrem demi melindungi warganya dan menstabilkan perekonomian mereka.
Ketergantungan banyak negara Asia pada impor energi dari wilayah Teluk Arab menjadi titik rentan utama. Terganggunya rantai pasokan akibat konflik, penutupan jalur maritim strategis seperti Selat Hormuz, dan penurunan produksi di negara-negara produsen minyak utama telah memicu lonjakan harga energi yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian global dan spekulasi pasar, yang semakin memperburuk krisis energi di banyak negara berkembang.
Pakistan: Pemangkasan Anggaran dan Kerja Jarak Jauh
Pakistan, sebagai salah satu negara yang sangat bergantung pada impor energi dari negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, merasakan dampak yang sangat signifikan. Terhentinya produksi dan ekspor energi dari negara-negara tersebut memaksa pemerintah Pakistan untuk mengambil langkah-langkah drastis.
Pemerintah Pakistan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi 50% pekerja di sektor publik dan swasta, terkecuali bagi mereka yang bekerja di layanan esensial seperti pertanian dan perbankan. Institusi pendidikan tinggi juga beralih ke pembelajaran daring untuk mengurangi penggunaan energi. Lebih jauh lagi, pemerintah memangkas pengeluaran sebesar 20% dan melarang pembelian aset besar seperti furnitur dan pendingin ruangan (AC).
Sebagai bentuk solidaritas dan penghematan, pejabat pemerintah dengan penghasilan di atas 300 ribu rupee (sekitar Rp 18 juta) akan dikenakan potongan gaji selama dua bulan. Penggunaan kendaraan dinas juga akan dikurangi sebesar 60%, dan tunjangan bahan bakar dipotong setengahnya. Bahkan, kabinet federal tidak akan menerima gaji selama dua bulan ke depan, dan anggota parlemen akan mengalami pemotongan gaji sebesar 25%. Sebagai simbol kesederhanaan, semua anggota parlemen dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri, dan acara buka puasa resmi serta acara makan malam dan pesta lainnya juga dilarang.
Thailand: Penghematan Energi dan Pembatasan Operasional Bisnis
Di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menginstruksikan pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah sebagai upaya penghematan energi, kecuali bagi mereka yang bertugas melayani publik. Perjalanan ke luar negeri juga ditangguhkan. Langkah-langkah penghematan energi lainnya termasuk pembatasan suhu AC pada 26-27 derajat Celcius. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya penghematan energi, seperti berbagi kendaraan (carpooling).
Pemerintah Thailand bahkan mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih ekstrem jika situasi memburuk, termasuk mematikan papan iklan di toko, bioskop, dan bisnis, serta menutup SPBU pada pukul 10 malam. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis energi yang disebabkan oleh konflik AS-Iran.
