Jakarta – Vietnam menghadapi tantangan berat dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Perang yang berdampak luas ini telah memicu lonjakan harga minyak mentah global, mencapai puncaknya di atas US$ 100 per barel pada tanggal 9 Maret lalu. Kondisi ini memberikan tekanan signifikan pada perekonomian Vietnam yang sangat bergantung pada impor energi.
Menyadari kerentanan negaranya, pemerintah Vietnam telah mengambil serangkaian langkah proaktif untuk memitigasi dampak negatif dari krisis energi ini. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah imbauan kepada pelaku usaha untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga yang melonjak dan potensi gangguan pasokan dari Timur Tengah.
Ketergantungan Vietnam pada impor energi dari Timur Tengah menjadikan negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Konflik AS-Iran telah memperburuk situasi ini, menciptakan ketidakpastian yang signifikan di pasar energi global. Pemerintah Vietnam menyadari bahwa tindakan cepat dan terkoordinasi diperlukan untuk melindungi perekonomian dan memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Penerapan skema WFH diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dan transportasi secara signifikan, sehingga mengurangi permintaan BBM secara keseluruhan. Pemerintah juga mengimbau kepada pelaku bisnis dan individu untuk tidak melakukan penimbunan atau spekulasi terhadap bahan bakar. Tindakan ini dapat memperburuk situasi dan menyebabkan kelangkaan yang tidak perlu.
Data dari Petrolimex, perusahaan minyak dan gas terkemuka di Vietnam, menunjukkan bahwa harga bensin telah meningkat sebesar 32%, solar 56%, dan minyak tanah 80% sejak akhir bulan lalu. Kenaikan harga yang tajam ini telah membebani konsumen dan bisnis, meningkatkan biaya transportasi dan produksi. Di Ibu Kota Hanoi, antrean panjang terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan mobil dan motor mengantre untuk mendapatkan bahan bakar.
Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, telah mengambil inisiatif diplomatik untuk mengamankan pasokan bahan bakar dan minyak mentah. Beliau dikabarkan telah melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin di Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, negara-negara produsen minyak utama di Timur Tengah. Upaya ini bertujuan untuk menjamin pasokan energi yang stabil bagi Vietnam di tengah ketidakpastian global.
Selain langkah-langkah jangka pendek, pemerintah Vietnam juga sedang mempertimbangkan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Ini termasuk investasi dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah Vietnam juga berencana untuk menghapus tarif impor BBM untuk memastikan pasokan di tengah gangguan konflik militer Timur Tengah. Penghapusan tarif diperkirakan akan berlangsung hingga akhir April. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi biaya impor BBM dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.
"Solusi penghapusan tarif ini dianggap perlu untuk mendukung bisnis dalam mengamankan sumber pasokan mereka secara proaktif, berkontribusi pada stabilisasi pasar minyak bumi domestik dan memastikan keamanan energi," kata pemerintah Vietnam dikutip dari Reuters, Selasa (10/3/2026). Penghapusan tarif impor BBM merupakan langkah berani yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi krisis energi.
