Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global dengan memanggil sejumlah pejabat tinggi Kabinet Indonesia Maju ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa sore (10/3/2026). Pertemuan penting ini difokuskan pada upaya menjaga stabilitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan indikasi bahwa pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah mengenai ketahanan fiskal negara. "Saya menduga akan ada pertanyaan terkait stabilitas fiskal. Itu dugaan saya," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan sebelum memasuki ruang rapat. Pernyataan ini mengisyaratkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi tekanan pada APBN akibat ketidakpastian global.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa rapat tersebut kemungkinan besar akan membahas respons pemerintah terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah, khususnya fluktuasi harga minyak dunia yang ekstrem. "Kita semua tahu bahwa harga BBM sempat melonjak hingga di atas US$ 100 per barel, namun hari ini sudah turun di bawah US$ 100, berkisar antara US$ 80-90. Ini menunjukkan fluktuasi yang sangat cepat," jelas Bahlil. Perubahan harga minyak yang signifikan ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya yang luas terhadap inflasi, subsidi energi, dan daya saing industri.
Selain Purbaya dan Bahlil, sejumlah pejabat tinggi negara lainnya juga turut hadir dalam rapat penting tersebut. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah, juga terlihat memasuki Istana. Kehadirannya mengindikasikan bahwa pembahasan tidak hanya terbatas pada aspek fiskal, tetapi juga mencakup kebijakan moneter yang komprehensif.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga turut serta dalam rapat tersebut. Kehadirannya mengisyaratkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga pangan akibat konflik di Timur Tengah. Sebagai negara agraris, Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pangan global, terutama jika terjadi disrupsi rantai pasok.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga tampak hadir. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan dampak konflik Timur Tengah terhadap sektor kelautan dan perikanan, termasuk potensi gangguan terhadap ekspor, impor, dan keamanan maritim.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Eskalasi konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.
Pemerintah menyadari bahwa menjaga stabilitas fiskal APBN merupakan kunci untuk melindungi perekonomian Indonesia dari guncangan eksternal. APBN yang sehat dan berkelanjutan akan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan investasi strategis, memberikan subsidi yang tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan efektif. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral saling mendukung dan sinergis.
