Jakarta – Ancaman pemblokadean Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons terhadap potensi agresi militer dari Amerika Serikat (AS) dan Israel telah memicu kekhawatiran global. Selat Hormuz, sebuah jalur maritim vital di Timur Tengah, merupakan arteri penting bagi distribusi minyak dunia. Namun, benarkah Iran akan benar-benar mengambil langkah drastis ini, dan apa konsekuensi jangka panjangnya, terutama mengingat ketergantungan ekonomi Iran yang semakin besar pada China?
Pakar energi, Sara Vakhshouri dari SVB Energy International, meragukan rasionalitas pemblokadean Selat Hormuz dalam jangka panjang. Menurutnya, langkah ini justru akan merugikan Iran sendiri. "Tidak rasional bagi Iran untuk menutup Selat Hormuz karena mereka bergantung pada impor barang-barang penting seperti pangan. Selain itu, sebagian besar ekspor mereka menuju Cina dan India sehingga langkah tersebut justru akan merugikan negara itu sendiri," ujar Sara kepada Bloomberg TV, sebagaimana dikutip dari Deutsche Welle (DW). Pernyataan ini menyoroti paradoks yang dihadapi Iran: sebuah tindakan yang bertujuan untuk memberikan tekanan pada musuh potensial justru dapat berbalik menghantam kepentingan nasionalnya sendiri.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Menurut Badan Informasi Energi (Energy Information Administration/EIA) Amerika Serikat, sekitar 20% minyak mentah yang dikonsumsi dunia diangkut melalui jalur laut ini. Lebih dari 80% pengiriman tersebut ditujukan ke Asia, terutama China, India, dan Jepang. Gangguan pada lalu lintas maritim di Selat Hormuz akan berdampak signifikan terhadap pasokan energi global, memicu kenaikan harga minyak dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dunia.
Media Iran International melaporkan bahwa penutupan Selat Hormuz tidak hanya akan menghambat pengiriman minyak, tetapi juga bahan bakar penerbangan dan gas alam cair (LNG). Sekitar 30% bahan bakar penerbangan Eropa dan 20% LNG global diangkut melalui jalur tersebut. Dengan demikian, konsekuensi pemblokadean akan meluas jauh di luar sektor energi, mempengaruhi berbagai industri dan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi global.
Meskipun banyak negara, termasuk AS, negara anggota Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan Kanada, memiliki cadangan strategis yang cukup untuk menghadapi gangguan pasokan sementara selama beberapa minggu, ketidakpastian yang berkepanjangan dapat memicu kepanikan pasar dan spekulasi harga. Selain itu, ketersediaan cadangan strategis tidak menjamin solusi jangka panjang, dan negara-negara yang sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk pasokan energi mereka akan sangat rentan terhadap gangguan yang berkepanjangan.
Lebih dari sekadar dampak global, pemblokadean Selat Hormuz akan memiliki konsekuensi serius bagi ekonomi Iran sendiri. Blokade tidak hanya akan menghambat pengiriman minyak dan gas dari negara-negara Teluk ke Barat, tetapi juga ekspor Iran yang ditujukan ke China dan India. Hal ini akan memperparah krisis ekonomi Iran yang sudah tertekan oleh sanksi internasional selama beberapa dekade.
Sejarah sanksi terhadap Iran adalah perjalanan panjang dan kompleks. Iran telah dikenai sanksi Barat sejak Revolusi Islam 1979, termasuk sanksi terhadap ekspornya. Sanksi tambahan dari PBB diberlakukan antara 2006 hingga 2015 terkait program nuklir Iran. Sanksi sempat dilonggarkan antara 2016 dan 2018 setelah Iran ikut dalam kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun, Presiden AS Donald Trump kembali memberlakukan sanksi ketat setelah menarik AS dari kesepakatan tersebut.
Sanksi-sanksi ini telah memukul ekonomi Iran dengan keras, membatasi aksesnya ke pasar global dan menghambat pertumbuhan ekonominya. Namun, sanksi juga membuka celah bagi Iran untuk tetap berdagang karena tidak ada sanksi bagi negara yang tidak mematuhi pembatasan tersebut. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh China.
Akibatnya, lebih dari 80% ekspor Iran dikirim ke China, menurut platform data dan analisis Kpler. Saat ini, China menjadi pembeli terbesar minyak dari Iran, Venezuela, dan Rusia, negara-negara yang juga menghadapi sanksi Barat. Sanksi Barat terhadap ketiga negara itu memaksa mereka menjual minyak dengan harga diskon. China diuntungkan oleh harga yang lebih murah, sementara Iran harus menerima pendapatan ekspor yang lebih rendah.
