Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai dampak eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terhadap stabilitas ekonomi global dan secara khusus terhadap perekonomian Indonesia. Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV 2025-2026, Puan menekankan bahwa perang yang berkepanjangan di wilayah tersebut berpotensi menghambat pembangunan nasional dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pernyataan Puan Maharani ini menyoroti betapa rentannya perekonomian Indonesia terhadap gejolak geopolitik global. Konflik di Timur Tengah, sebagai salah satu kawasan penghasil minyak utama dunia, secara langsung dapat memengaruhi harga minyak mentah global. Kenaikan harga minyak akan berdampak domino pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari biaya transportasi, harga barang konsumsi, hingga inflasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa konflik tersebut juga dapat memicu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketidakpastian global cenderung meningkatkan permintaan terhadap aset safe-haven seperti dolar AS, yang pada gilirannya dapat melemahkan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melemahnya rupiah akan membuat impor menjadi lebih mahal, yang dapat mendorong inflasi lebih lanjut dan membebani neraca perdagangan.
Selain itu, konflik di Timur Tengah juga berpotensi mengganggu rantai pasokan global. Gangguan pada jalur perdagangan utama dapat menghambat impor bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan oleh industri Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi, peningkatan biaya produksi, dan bahkan potensi penutupan usaha, yang pada akhirnya akan berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Puan juga menyoroti dampak konflik terhadap ketahanan fiskal negara. Pemerintah Indonesia perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk subsidi energi dan program perlindungan sosial guna meredam dampak inflasi terhadap masyarakat. Hal ini dapat mengurangi anggaran yang tersedia untuk investasi di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang penting untuk pembangunan jangka panjang.
Di tengah tantangan ekonomi yang kompleks ini, Puan menekankan bahwa rakyat Indonesia terus menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
Menanggapi harapan masyarakat tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR akan berupaya untuk menjaga kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 agar tetap mampu menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. DPR akan memastikan bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efektif dapat meminimalkan dampak negatif dari konflik global terhadap perekonomian nasional.
Puan menekankan pentingnya politik anggaran pemerintah yang berorientasi pada ketahanan fiskal. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan negara, mengelola pengeluaran secara efisien, dan mengurangi ketergantungan pada utang. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya tahan terhadap gejolak eksternal, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Lebih lanjut, Puan juga menyoroti pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Reformasi ini meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan investasi di infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan inovasi. Dengan meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia akan lebih mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada.
