Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Puan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif yang komprehensif guna melindungi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi yang melonjak, dan potensi gangguan lainnya yang dapat membebani masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu.
Konflik yang melibatkan berbagai aktor di Timur Tengah, termasuk eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran, telah memicu volatilitas di pasar energi global. Harga minyak dunia telah meroket, menembus angka US$ 110 per barel. Kondisi ini jauh melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu sebesar US$ 70 per barel. Kenaikan harga minyak dunia ini berpotensi menimbulkan efek domino yang luas, mulai dari kenaikan harga bahan bakar, tarif transportasi, hingga harga barang dan jasa lainnya.
Menyikapi situasi ini, Puan Maharani menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak negatif konflik Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Kepastian kebijakan yang tidak membebani masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Masih ada dua minggu ini menjelang Lebaran, tentu saja kami akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan semua mitigasi, antisipasi hal-hal yang terbaik untuk dilakukan," ujar Puan dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV 2025-2026, Selasa (10/3/2026).
Puan mengingatkan agar pemerintah tidak lengah dan memastikan bahwa segala potensi masalah telah diantisipasi dan dimitigasi dengan baik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan dan stabilitas harga pangan, kelancaran dan keterjangkauan transportasi, hingga ketersediaan layanan publik lainnya.
"Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan dimitigasi sehingga membebani dan memberatkan masyarakat, apakah itu transportasi, masalah pangan, dan lain sebagainya," sambungnya.
Puan juga menyoroti harapan besar masyarakat terhadap pemerintah untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Harapan ini mencakup berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
"Dalam situasi perekonomian tersebut, dan pada saat yang sama, rakyat masih terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan; serta memperkuat ekonomi kerakyatan," terang Puan.
Dalam konteks ini, Puan menekankan pentingnya peran DPR dalam menjaga kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Ia berharap APBN dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya penurunan kelas sosial.
