Jakarta – Gejolak geopolitik global, khususnya eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dunia. Filipina dan Myanmar, sebagai negara tetangga Indonesia yang juga bergantung pada impor minyak, telah mengambil langkah-langkah antisipatif seperti pemangkasan jam kerja dan penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi lonjakan harga minyak akibat terhambatnya impor.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, jalur vital bagi pengiriman minyak dari Timur Tengah, semakin memperparah situasi. Kondisi ini mendorong negara-negara importir minyak untuk mencari cara menekan konsumsi dan mengamankan pasokan energi.
Namun, Indonesia, sebagai negara importir minyak yang signifikan, memilih pendekatan yang berbeda. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji berbagai opsi efisiensi energi dan belum berencana untuk mengikuti langkah-langkah ekstrem seperti yang diambil oleh Filipina dan Myanmar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kondisi dan pertimbangan yang berbeda dalam merespons krisis energi. Pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi global dan mengambil langkah-langkah yang paling sesuai dengan kepentingan nasional.
"Kita lagi melakukan exercise, apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 9 Maret 2026.
Bahlil menekankan bahwa efisiensi energi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi yang dimiliki. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat jangka pendek.
Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah mempercepat implementasi program biodiesel, dengan target mencapai campuran 50% atau B50. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan dalam negeri.
"Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20, etanol. Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui 100 USD per barrel, maka itu lebih murah. Kita akan blending untuk diesel itu antara B0 dengan B40 sekarang menjadi B50," jelas Bahlil.
Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar juga diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi nasional dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
