Jakarta – Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh eskalasi ketegangan di Timur Tengah, Filipina mengambil langkah drastis untuk melindungi ekonominya dan warganya. Pemerintah Filipina mengumumkan kebijakan kontroversial yang akan mengurangi jam kerja kantor menjadi hanya empat hari dalam seminggu. Langkah ini, yang dipandang sebagai upaya sementara untuk menghemat energi, muncul sebagai respons langsung terhadap melonjaknya harga bahan bakar global yang diperburuk oleh konflik yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengakui bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tidak lazim, namun diperlukan untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga. Dalam pernyataan publiknya, Marcos menekankan bahwa kebijakan empat hari kerja ini bersifat sementara dan tidak akan memengaruhi layanan publik yang penting. Layanan darurat seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan lembaga-lembaga lain yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat akan tetap beroperasi dengan jadwal penuh.
Selain pengurangan jam kerja, Marcos juga memerintahkan seluruh lembaga pemerintah untuk secara signifikan mengurangi konsumsi energi dan biaya bahan bakar mereka. Target pengurangan yang ditetapkan adalah antara 10% hingga 20%, sebuah langkah ambisius yang akan membutuhkan efisiensi yang lebih besar dan inovasi dalam operasi pemerintah. Lebih lanjut, semua perjalanan dan kegiatan pemerintah yang dianggap tidak penting, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, dan pertemuan yang dapat dilakukan secara daring, dilarang untuk sementara waktu.
Langkah-langkah ini mencerminkan kekhawatiran mendalam di kalangan pemerintah Filipina tentang dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah. Filipina sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya, dan setiap lonjakan harga minyak global dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi perekonomian negara. Kenaikan harga energi dapat memicu inflasi, mengurangi daya beli konsumen, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Inflasi di Filipina telah mencapai level tertinggi dalam 13 bulan pada bulan Februari, dan konflik di Timur Tengah berpotensi memperburuk situasi ini. Pemerintah Filipina bertekad untuk melakukan segala yang mungkin untuk melindungi warganya dari dampak ekonomi negatif dari konflik tersebut.
"Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan kekacauan di Timur Tengah akan berakhir," kata Marcos dalam pidatonya kepada bangsa. "Kita adalah korban perang yang tidak kita pilih dan tidak kita inginkan. Kita tidak dapat mengendalikan perang, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina."
Filipina dipandang oleh banyak ekonom sebagai salah satu negara yang paling rentan di kawasan Asia-Pasifik terhadap inflasi dan risiko pertumbuhan yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Ketergantungan negara itu pada impor energi dan keterbatasan subsidi pemerintah membuat Filipina sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
Deepali Bhargava, Kepala Riset Regional di ING Bank NV, mencatat bahwa Filipina cenderung mengalami dampak inflasi yang lebih kuat karena harga bahan bakar ritel lebih didorong oleh pasar dan subsidi terbatas. Hal ini berarti bahwa konsumen Filipina akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga minyak global.
Kebijakan empat hari kerja telah menuai beragam reaksi dari berbagai sektor masyarakat Filipina. Sementara beberapa pihak memuji pemerintah karena mengambil tindakan cepat dan tegas untuk melindungi ekonomi, yang lain выражают khawatir tentang potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap bisnis dan produktivitas.
