Jakarta – Kenaikan harga minyak dunia yang meroket akibat konflik geopolitik yang memanas, khususnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, menghadirkan mimpi buruk bagi perekonomian Indonesia. Harga minyak mentah yang telah menembus level US$ 100 per barel, jauh di atas asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif. Pilihan sulit pun menghadang: menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi memicu inflasi dan resesi, atau merelokasi anggaran dari program-program prioritas yang ambisius.
Kenaikan harga minyak dunia secara langsung mengancam stabilitas APBN, terutama kemampuan pemerintah untuk mempertahankan subsidi energi, khususnya subsidi BBM bagi masyarakat. Jika APBN tidak lagi mampu menanggung beban subsidi, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, sebuah kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak domino yang mengerikan bagi perekonomian Indonesia.
Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menekankan bahwa kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih berpotensi memicu inflasi harga-harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya akan menggerus daya beli masyarakat. “Kalau harga energi subsidi dinaikkan, ini akan membawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban rakyat kecil semakin berat,” ujar Fahmy.
Lebih lanjut, Fahmy mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM menjelang musim mudik Lebaran akan menjadi blunder yang memperparah situasi. Inflasi akan terjadi secara ganda, karena momentum hari raya secara alamiah mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. “Cukup riskan juga kalau itu dinaikkan sekarang. Apalagi kenaikannya nanti bersamaan dengan hari raya. Nah, hari raya ini kan mesti terjadi inflasi, maka terjadi double counting inflation,” jelasnya.
Senada dengan Fahmy, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa kenaikan harga BBM dapat menjerumuskan ekonomi Indonesia secara perlahan ke jurang resesi. Bhima memprediksi bahwa jika harga BBM naik karena APBN tidak mampu lagi menopang subsidi, inflasi bisa melonjak hingga 6-8% secara tahunan. Kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi, sementara industri akan mengalami kelesuan permintaan, yang pada akhirnya akan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Ujungnya PHK naik tajam di semua sektor, termasuk industri manufaktur dan perdagangan,” kata Bhima. PHK massal akan menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah dan meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin dan miskin. Pelemahan daya beli yang berkelanjutan pada akhirnya akan mendorong ekonomi Indonesia ke dalam resesi. “Jumlah kelas menengah yang turun jadi rentan dan miskin naik signifikan, Indonesia bisa masuk resesi ekonomi,” sebut Bhima.
Menghadapi ancaman inflasi dan resesi akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Salah satu opsi yang mengemuka adalah dengan melakukan realokasi anggaran dari program-program besar yang dianggap kurang mendesak, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Bhima Yudhistira menilai bahwa menahan laju inflasi memiliki urgensi yang lebih tinggi daripada memberikan makanan gratis, terutama dalam situasi force majeure seperti saat ini.
“Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik nonsubsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu,” sebut Bhima. “Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure,” tegasnya.
Celios telah melakukan perhitungan dan memperkirakan bahwa sekitar Rp 340 triliun anggaran dapat direalokasikan dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah. “Hitungan Celios ada 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes, dan belanja lain yang tidak produktif,” beber Bhima.
