Ketegangan yang terus meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar konflik regional yang terisolasi. Implikasinya merambat jauh, menjangkau berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kenaikan biaya impor energi dan pangan, potensi disrupsi rantai pasok global, dan volatilitas sektor pariwisata adalah beberapa dampak buruk yang perlu diwaspadai. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah memberikan peringatan serius mengenai potensi risiko yang dihadapi dunia usaha nasional jika konflik ini terus berlanjut dan bahkan meningkat.
Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti bahwa risiko utama bukan hanya berasal dari sentimen pasar yang mudah berubah, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur vital bagi perdagangan energi dunia, tempat sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut. Setiap gangguan pada jalur ini akan memicu efek domino yang dahsyat.
"Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global," ungkap Shinta. Kenaikan harga energi ini akan secara langsung memengaruhi biaya produksi berbagai industri di Indonesia, terutama yang bergantung pada energi sebagai input utama.
Sebagai negara importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi secara signifikan dan mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama jika harga energi global melampaui asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan peningkatan subsidi energi, yang akan semakin membebani anggaran negara.
Selain energi, APINDO juga mengkhawatirkan rambatan inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Biaya transportasi yang lebih tinggi akan diteruskan kepada konsumen, sehingga harga pangan akan meningkat.
"Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan," tegas Shinta. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Dari sisi fiskal, jika harga energi tetap tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat secara signifikan. Pemerintah harus mengelola risiko ini dengan hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit anggaran dan pembiayaan utang negara. Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Kepercayaan investor dan pelaku pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Di sisi eksternal, dinamika risk-off global dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mencegah terjadinya inflasi impor.
Dampak terhadap sektor usaha akan bervariasi, tergantung pada tingkat ketergantungan pada energi dan logistik internasional. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung. Sektor padat karya juga menjadi salah satu yang paling rentan karena margin keuntungan yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu. Industri-industri ini membutuhkan dukungan khusus dari pemerintah agar dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi global.
