GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’aruf Amin melihat, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy, tidak akan mempengaruhi pemilih Jokowi-Amin di Jawa Barat.
Baca juga : Jaringan Tokoh dan Simpul Masyarakat Desa Kab. Garut Bulatkan Tekat Dukung Jokowi Ma’ruf
“Tak akan berpengaruh, pemilih di Jawa Barat sudah cukup cerdas,” jelas MQ Iswara, Juru Bicara TKD Jawa Barat pasangan capres-cawapres no urut 01 Joko Widodo – Ma’aruf Amin, Minggu (17/3/19) kepada awak media.
Baca juga : Perubahan Ini Yang di Inginkan PADI Kemang Pratama
Menurutnya, dalam Pilpres 2019 ini yang dijual adalah sosok Jokowi yang dikenal sederhana, jujur, merakyat dan pekerja keras. Selain itu, banyak prestasi yang dicapai Jokowi di sektor pembangunan.
Baca juga : Sandiaga Uno Programkan Penghapusan Pajak 2 Tahun Industri Kreatif
Iswara melihat, apa yang menimpa Ketua Umum PPP yang juga salahsatu partai pengusung Jokowi-Amin, adalah sebuah bukti dari kepemimpinan Joko Widodo dalam hal penegakan hukum. Jadi, isu-isu negatif yang menyerang Jokowi soal penegakan hukum, terbantahkan.
Baca juga : Koordinator PKH Garut Utara, Pendamping PKH Di Hararap Netral
“Justru ini jadi bukti kepemimpinan Joko Widodo, penegakan hukum ditegakan setegak-tegaknya tanpa pandang bulu,” katanya.
Iswara menyampaikan, TKD sampai saat ini terus bekerja untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’aruf di Jawa Barat. Dirinya pun yakin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai koalisi pendukung Jokowi-Amin, akan tetap solid melakukan penggalangan dukungan di Jawa Barat. “Kita di partai koalisi pendukung Jokowi tetap solid dan fokus pada pemenangan 01, termasuk kawan-kawan PPP,” tegasnya.
Sebelumnya, Jumat (15/3/2019) Ketua Umum PPP Romahurmuzy terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jawa Timur. Romi, yang ditangkap bersama beberapa orang, diduga melakukan praktek suap menyuap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
(Ihsan)
