GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Persoalan penyaluran bansos di Kabupaten Garut, Jawa Barat masih harus berbenah. Kewajiban tersebut bertumpu pada Dinas Sosial (Dinsos) yang menjadi pelaku tekhnis, banyaknya dan besarnya anggaran dari program bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi ekonomi kurang mampu serta terdampak pandemi Covid 19 perlu adanya pengawasan lebih jauh dari para stakeholder.
Proses pengawasan dari komponen masyarakat terutama yang ada di lingkup Kabupaten Garut harus berlanjut agar dinas tekhnis bisa cepat tanggap, dalam mengatasi masalah dalam penyaluran bansos di Kabupaten Garut. Sehingga kedepan tidak terjadi lagi data penerima yang salah.
Hasil penelurusan team kami di lapangan terdapat warga yang terdampak namun tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya ia terima, bahkan nasib buruk dialami Desi Murniati warga asal Kampung Pasir Leunca, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, selama covid 19 melanda hingga PPKM berlangsung.
“Saat ini saya sedang hamil tua, suami bekerjanya serabutan, bingung untuk persiapan biaya persalinan,” paparnya.
Disisi lain DPC GPM Garut Ramdan menyebut jika bantuan pemerintah saat ini kenyataan nya tidak merata, ia berpendapat bahwa Desi Murniati adalah orang yang perlu dibantu pemerintah, karena kondisinya saat ini sedang prihatin dan kebingungan.
“Harusnya yang seperti ini diperhatikan, ya, kondisinya saat ini sedang hamil tua dan bahkan suaminya menganggur dan masih tinggal dirumah mertua. Jangankan dapat bantuan didata saja oleh RT dan RW tidak pernah, Menurutnya selama ini yang menerima bantuan itu-itu saja,” papar Ridwan.
Lebih lanjut Ramdan menyebut hal itu bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, data warga diduga masih belum terintegrasi dengan NIK, meskipun agustus tahun lalu data NIK diklaim pemerintah sudah terintegrasi dengan data kependudukan tapi faktanya beberapa laporan yang masuk memang membuktikan belum sepenuhnya terintegrasi.
“Di beberapa daerah adanya temuan data penerima manfaat (KPM) yang sudah meninggal dunia, namun masih terdata sebagai penerima manfaat, yang menjadi soal adalah, anggaran itu larinya kemana,” tanya Ramdan.
Dengan Kondisi demikin, patut dicurigai adanya indikasi penyelewengan dana bansos. Walaupun dalam prosesnya data penerima bansos di Jawa Barat sudah melibatkan setakeholder, dengan cara dikumpulkan dari RT atau RW laku diserahkan kepada Kepala Desa, lalu disampaikan lagi ke Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk kemudian diserahkan ke Pemerintah Provinsi.
“Walaipun begitu, hal ini, juga diperlukan pemutakhiran Basis Data Terpadu di Tingkat Desa dan Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial,” tukasnya.
Reporter : Hari Suhud
