GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, mengaku belum mengetahui adanya PNS dan Dosen yang masuk dalam data Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hingga menerima Bantuan Sosial (Bansos).
Meski belum mengetahui, Helmi mengaku akan segera melakukan verifikasi data DTKS untuk memastikan hal tersebut.
“Saya belum tahu soal data DTKS dari PNS dan Dosen itu, kata Helmi saat ditemui di gedung Pendopo Garut, Kamis (21/07/2022).
Jika memang setelah dilakukan verifikasi memang ada PNS dan dosen yang masuk dalam data DTKS hingga menerima Bansos, Helmi menegaskan data tersebut harus segera dihapus.
“Kalau memang ada segera hapus, biar bisa digantikan dengan warga yang memang membutuhkan,” katanya.
Kabar adanya PNS dan dosen yang masuk dalam DTKS dan menerima bantuan sosial sendiri, sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Garut Wawan Setiawan.
Wawan mengaku, mengetahui data tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial yang dalam pertemuan mengungkapkan ada 2800 PNS dan dosen di Garut yang masuk dalam DTKS dan menerima bantuan sosial.
Dari data yang disampaikan Kemensos, menurut Iwan, jumlah warga Kabupaten Garut yang masuk dalam DTKD jumlahnya mencapai 1,9 juta orang.
Namun, tidak semuanya menerima bantuan, penerima bantuan sosial baru mencapai 1,2 juta orang dari 1,9 juta orang.
Dari 1,2 juta orang yang berhak menerima bantuan sosial, 240 ribu diantaranya, bantuannya tidak bisa diakses. Karena menurut Iwan ada masalah pada identitas penerima bantuan. (*)
