Kabarnusantara.id– Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut, menindak tegas para pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan melakukan sidang langsung di tempat di Posko Penegakan Hukum Bagi Pelanggar PPKM Darurat, berlokasi di Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (6/7/2021).
Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya dari tim Satgas Covid-19 sepakat untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hari ini ada beberapa pelaku usaha dari sektor non esensial yang melanggar hukum di masa PPKM Darurat ini yang disidangkan.
Dalam pelaksanaannya, kata Rudy, melibatkan beberapa pihak diantaranya Pengadilan Negeri (PN) Garut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, dan hakim yang independen. Ia berharap sebagai bagian dari penegakkan hukum masyarakat bisa mematuhinya.
“Iya ini adalah penegakkan hukum, kami tidak main-main, karena kita sudah dalam keadaan darurat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Sugeng Hariadi, menuturkan dalam rangka PPKM Darurat di Kabupaten Garut, sejak hari Sabtu sampai hari Senin kemarin pihaknya telah melakukan beberapa penindakan, khususnya kepada 7 lembaga usaha yang mengikuti sidang sesuai Undang-Undang Acara Pidana dengan sidang di tempat. Dari 7 pelaku usaha ini, negara mendapatkan pemasukkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.135.000.
“Dari 7 orang ini semuanya diputuskan dengan denda berkisar antara 150 ribu sampai dengan 3 juta. Dan kami negara mendapatkan pemasukan dari PNPB yaitu 4.135.000 ribu. (denda) 3 juta adalah usaha klinik kecantikan yang melanggar jam buka pada area penyekatan dan PPKM Darurat Covid-19,” tutur Kajari Garut.
Ia mengimbau, sesuai harapan dari Bupati Garut, kepada pelaku usaha non esensial untuk tutup sementara selama masa PPKM Darurat di Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan hingga 20 Juli 2021 nanti.(Asep Sudrajat).
