GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina, memasuki babak baru dalam tugasnya. Sejumlah jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diisi seperti kursi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Intan Garut yang saat ini proses seleksinya tengah berjalan dan menarik perhatian berbagai pihak.
Perhatian publik pada proses seleksi Direksi PDAM Tirta Intan Garut sebagai BUMD milik Pemkab Garut, harusnya menjadi hal yang biasa mengingat, tingginya kecenderungan kursi-kursi strategis di BUMD dijadikan “alat tukar” kepentingan politik antara bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Makanya, setiap tahapannya pun harusnya diikuti agar prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Peluang politik “tukar kepentingan” dalam penentuan jabatan direksi BUMD sangat terbuka lebar dan ada kecenderungan tinggi dilakukan para kepala daerah karena cara-cara yang sama juga dilakukan oleh presiden dan wakil presiden dalam pengisian direksi BUMN dengan catatan, tidak ada aturan normatif yang dilanggar dari mulai persyaratan hingga proses pemilihannya. Makanya, para kepala daerah pun menurutinya dan berusaha mengemas prosesnya semanis mungkin agar tidak ada aturan normatif yang terlanggar.
Tukar menukar kepentingan ini, sama halnya tawar menawar dalam praktek dagang sapi, makanya dalam praktek tukar menukar kepentingan politik munculah istilah politik dagang sapi yang saat ini prakteknya sudah bukan hanya dilakukan pada ruang-ruang politik, tapi juga ruang-ruang birokrasi termasuk pengisian jabatan-jabatan strategis.
Politik dagang sapi mungkin bisa jadi sah-sah saja dilakukan di ruang politik, karena proses politik yang dinamis dan multi dimensi. Namun, dalam ruang-ruang birokrasi yang sudah memiliki sistem tersendiri yang biasa dikenal dengan meritokrasi dimana prestasi, kemampuan dan kualifikasi seorang birokrat menjadi faktor utama dalam penempatan tugas dan jabatan, harusnya bisa tetap bersih dari praktek politik dagang sapi.
Dalam konteks inilah elemen masyarakat wajib hadir memantau setiap proses penentuan direksi BUMD bahkan hingga jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemkab Garut. Semua elemen mayarakat, harus memastikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengisian jabatan direksi BUMD atau jabatan strategis di pemerintahan, harus berbasis meritokrasi bukan politik dagang sapi.
Makanya, tidak aneh jika di era demokrasi saat ini muncul ungkapan “BUMN atau BUMD sebagai sapi perah” penguasa yang digunakan sebagai “alat tukar” kepentingan politik. Dari mulai sapi hingga susunya pun dijual demi kepentingan politik penguasa. Penguasa perlu diingatkan bahwa BUMD, terutama yang memegang hajat hidup orang banyak, harus memberi nilai manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tetap memberi nilai tambah pada pemerintah daerah. Karenanya, perlu dikelola secara professional.
Meritokrasi dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, sangat penting agar pelaksanaan clean and good governance bisa diwujudkan. Pemerintahan yang baik dan bersih, bisa terwujud jika sejak awal kepala daerah mau menerapkan sistem meritokrasi dengan baik untuk menghindari subjektivitas penilaian dan politik dagang sapi. Meritokrasi, juga memberikan kepastian kepada setiap aparat pemerintah jenjang karier yang objektif dan jelas.
Dalam konteks penentuan direksi PDAM Garut saat ini, Syakur-Putri hanya diberi dua pilihan nama calon oleh panitia seleksi, setelah satu nama lainnya mundur sebelum proses wawancara. Nama pertama yaitu Dadan HIdayatullah, mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mantan Ketua Tim Pemenangan Syakur-Putri dalam Pilkada Garut 2024 yang juga mantan anggota DPRD Garut dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan latar belakangnya, tak aneh jika Dadan banyak dikenal oleh kalangan elit birokrat dan politisi, termasuk Syakur-Putri karena Dadan-lah yang mengantarkan Syakur-Putri menjadi bupati dan wakil bupati Garut terpilih dalam Pilkada 2024.
Sementara, nama kedua adalah Iim Ramdani, pegawai PDAM Tirta Intan Garut yang telah 20 tahun lebih bekerja di PDAM hingga pernah mengisi berbagai jabatan mulai dari kepala cabang hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian PDAM Tirta Intan Garut. Seleksi direksi PDAM yang diikuti Iim kali ini, merupakan yang ketiga kalinya. Tahun 2014, Iim juga mengikuti seleksi direksi dan berhasil lolos hingga tahap akhir. Namun, nama Dony Suryadi yang dipilih oleh bupati dan wakil bupati Rudy Gunawan Helmi Budiman. Tahun 2019, Iim pun kembali mengikuti seleksi direksi PDAM dan berhasil lolos hingga tahap akhir, namun Rudy-Helmi saat itu lebih memilih mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut Aja Rowikarim untuk menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Intan Garut.
Tidak lama lagi, masyarakat Garut akan melihat direksi PDAM Tirta Intan Garut pilihan Syakur-Putri. Abdusy Syakur Amien, mantan Rektor Universitas Garut sebelum menjadi Bupati Garut, dikenal sangat tegas dan kuat memegang aturan layaknya seorang akademisi. Sementara, wakilnya Putri Karlina pengusaha muda yang baru terjun di dunia politik pun juga kabarnya punya idealisme tinggi akan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Rekam jejak keduanya, akan kita buktikan dari nama direksi PDAM Garut yang dipilihnya. Wallahualam. (*)
Penulisna: Anwar Maulana, Ketua Barisan Incu Putu Pangauban (BIPP) Cimanuk
