Para Peternak Ayam Menggelar Aksi Unjuk Rasa Di Depan Kementrian Perdagangan

  • Whatsapp

JAKARTA | KABARNUSANTARA.ID – Para peternak ayam yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perdagangan RI. Lewat aksi tersebut mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khususnya Kemendag.

Pantauan Merdeka.com, unjuk rasa berjalan tertib tanpa menggangu kelancaran arus lalu lintas di Jl. Ridwan Rais, lokasi Kemendag berada. Peserta unjuk rasa mengenakan baju putih dan ikat kepala warna merah.
Terdapat sejumlah poin tuntutan yang disampaikan oleh para peternak ayam. Di antaranya, meminta pemerintah menjaga stabilitas harga Ayam Hidup (Livebird) pada Harga Acuan Pemerintah (Permendag No. 96 Tahun 2018). Juga menuntut pengurangan DOC FS broiler 10 juta per minggu untuk mendukung stabilisasi harga Ayam Hidup.

Bacaan Lainnya

Pengunjuk rasa juga menuntut stabilisasi harga DOC broiler dan pakan serta menuntut Harga Acuan HPP DOC dan Pakan. Mereka juga menuntut revisi UU No. 18 tahun 2009 agar ada keberpihakan kepada Peternak Mandiri/UMKM.

“Menuntut regulasi yang mengatur perlindungan, penataan dan pengaturan pasar sesuai perintah UU 18/2009. Menuntut ketersediaan jagung dengan harga terjangkau bagi peternak ayam dan menguntungkan bagi petani,” kata Koordinator Pengunjuk Rasa, Alvian Antonio, Rabu (27/11/2019). Dilansir Liputan6.com
Selain menuntut revisi terhadap Permentan 32 dan terbitkan Perpres Perlindungan Peternak Mandiri/UMKM, peternak juga menuntut penerbitan Perpres untuk penataan iklim usaha perunggasan nasional yang berkeadilandan melindungi Peternak Mandiri dan UMKM sesuai UU 2009 jo UU 41/2014 Pasal 33. Ketersediaan akses perbankan bagi Peternak Mandiri/UMKM pun menjadi poin tuntutan.

“Naikan harga ayam kampung dan Pejantan di atas HPP serta memproteksi usaha dari turutsertanya pelaku besar korporasi integrasi berbudidaya ayam kampung/unggas lokal.Usaha ayam kampung dan pejantan ranah usaha Peternak Mandiri/UMKM,” imbuhnya.

Peternak juga mendorong pemerintah agar menjalankan amanat UU Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 10, dan menciptakan iklim usaha unggas lokal yang kondusif dari hulu hingga hilir serta segera menyusun dan merumuskan blue print unggas lokal.

Reporter : Bunga CAP/KBRN

Pos terkait