Satu Informasi Untuk Nusantara !

PAN Garut Selenggarakan TOT Untuk Capai Targetan 7 Kursi Dewan di Pileg 2024

2 min read

GARUT,KABAR USANTARA.ID– Suhu politik mulai menghangat meski pesta demokrasi di tahu 2024 masih relatif lama. Namun dikarenakan dikarenakan mesin partai partai politik sudah mulai dipanaskan, mau tidak mau suhu politik pun berubah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Garut, Jawa Barat malah sudah menyelenggarakan training of trainer (TOT) sebagai pelatihan bagi instruktur saksi agar target 7 kursi legislatif bisa tercapai

“Kita berusaha untuk 7 kursi kita tidak muluk muluk, sekarang kan 5 kurs. Kalau untuk Pilkada karena yang dilakukan lebih dulu adalah pemilu legislatif kita konsentrasi dulu pemilu legislatif. Nanti kalau hasilnya ( pileg) bagus, baik untuk persyaratan kursi dan figurnya juga, baru kita teruskan dengan Pilkada,” kata Ketua PAN Garut Irwandani usai membuka TOT di salahsatu hotel di Jalan Cimanuk Sabtu (01/10/2022.)

Dikatakan Irwandani, , untuk mencapai target raihan 7 kursi legislatif dan kemenangan Pilkada, maka seluruh calon saksi harus diberikan pelatihan yang berjenjang dari pusat hingga daerah sampai ketingkat desa, atau DPRT.

“Tentunya pelatihan ini adalah pelatihan yang berjenjang DPP mengadakan pelatihan trainer atau pelatih TOT untuk tingkat DPW Jawa Barat dan DPW untuk DPD, DPD nantinya melakukan TOT untuk DPRT . Hari ini TOT yang dilakukan oleh DPD untuk semua DPC se Kabupaten Garut,” katanya.

Sedangkan untuk melatih saksi di TPS, sambung Irwandani, itu menjadi tanggung jawab trainer di DPRT. Diharapkannya, dengan pelatihan yang berjenjang itu, struktur partai jadi lebih jelas dan nantinya para saksi di TPS mengetahui tugas dan fungsinya.

” Jangan sampai para saksi itu hanya datang sebentar memberikan surat mandat, lalu pergi lagi dan nanti datang lagi ketika penghitungan, tapi mereka harus tahu tugasnya dari awal sampai akhir,” katanya

Agar TOT ini efektif, panitia mengundang narasumber selain daripada trainer TOT saksi, juga mengundang KPU dan Bawaslu memberikan meterinya. Sehingga diharapkan saksi yang sekaligus kader partai itu tahu rambu-rambu aturan mana yang boleh dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan.

Tinggalkan Balasan