JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Pihak pemerintah melalui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pihaknya sedang memastikan masyarakat agar bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19.
“Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Senin, (16/08/21) sore.
Ia juga mengatakan struktur ekonomi Indonesia saat ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas.
“Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat,” jelasnya.
Jokowi juga mengatakan pemerintah akan memastikan masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19.
“Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR baru-baru ini.
Struktur ekonomi Indonesia yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas.
“Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat,” ujarnya.
Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
“Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Akibat virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.
