GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Anggota Komisi IV DPRD Garut, dibuat terkejut setelah melihat ada ribuan penerima bantuan sosial dari Kemensos, ternyata berstatus PNS dan Dosen di Garut. Data PNS dan Dosen tersebut, masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sekretaris Komisi IV DPRD Garut, Wawan Sutiawan mengungkapkan, pihaknya mengetahui adanya ribuan dan dosen di Garut yang jadi penerima Bansos setelah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta.
“Kita kaget dan heran, kok bisa statusnya PNS dan Dosen dapat bantuan,” kata Wawan, Kamis (21/07/2022).
Wawan menuturkan, pihak Kemensos saat dikunjungi Komisi IV DPRD Garut, membuka data DTKS. Dari data tersebut, Kemensos telah menandai nama-nama penerima yang statusnya adalah PNS dan Dosen yang jumlahnya mencapai 2800 orang penerima.
Wawan mengungkapkan, dari data yang ada di Kemensos, ada 1,9 juta warga Garut yang masuk dalam DTKS. Namun, hingga saat ini baru 1,2 juta orang yang telah menerima bantuan. Temasuk 2800 PNS dan dosen, sisanya belum menerima bantuan sama sekali.
“Dari 1,2 juta orang yang menerima bantuan, 240 ribu di antaranya tidak bisa diambil karena masalah identitas diri,” jelasnya.
Dengan 1,9 juta warga Garut masuk dalam DTKS, maka menurut Wawan Pemkab Garut sudah tidak bisa lagi menambah kuota DTKS, karena jumlah yang ada dalam DTKS, sudah setara dengan 80 persen jumlah penduduk Garut.
“Makanya saya minta Dinsos Garut menghapus data 2800 orang PNS dan Dosen yang ada dalam DTKS, agar bisa diisi warga miskin yang membutuhkan,” katanya.
DPRD sendiri, menurut Wawan dalam waktu dekat rencananya akan memanggil Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk mengklarifikasi data yang ada.
“Di lapangan, masih banyak yang membutuhkan, saya kemarin bertemu salah satu warga yang rumahnya reot, tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” katanya.(*)
