GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan prihatin dengan temuan keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 seperti yang terjadi di Kabupaten Garut dan harus ada perbaikan dari Leading Sektor.
“Saya prihatin di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barang kali perlu ada upaya perbaikan dari leading sektor dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca melalui keterangan resmi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun olehnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan sebesar 34 persen dan di Jawa Barat sendiri jumlah nakes penerima insentif mencapai 41.000 lebih.
Ade Kaca tidak menampik hal ini dikarenakan fakta di lapangan contohnya di Kabupaten Garut saja ini menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan (nakes).
Menurut dia dengan resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini.
Pihaknya berharap ke depan jangan sampai terulang kembali terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan.
“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka haknya harus diberikan, uangnya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” kata dia.
Dia menemukan fakta di lapangan permasalahan mengenai insentif banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan.
Menurutnya, dengan risiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus menjadi prioritas di masa pandemi COVID-19 saat ini.
