GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Simpul forum aktivis 98 yang tergabung dalam Siaga 98, melihat isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya sebuah isu, namun telah menjadi gerakan yang sistematis, terstruktur dan massif yang melibatkan banyak pihak mulai dari pimpinan partai politik, pejabatn Negara hingga kepala desa.
“Ini bukan lagi pendapat yang bisa berlindung dibalik kebebasan berpendapat, tapi sudah menjadi upaya politik yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM),” jelas coordinator Siaga 98 Hasanuddin saat berbincang melalui sambungan telepon, Rabu (13/04/2022) sore.
Upaya politik ini, menurut Hasanuddin beda dengan gerakan politik rakyat yang dimulai dari dorongan rakyat. Gerakan politik ini, justru dimunculkan oleh elit-elit partai politik, pejabat Negara hingga kepala desa. Namun, isu ini tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat yang ternyata menolak hingga terjadi aksi unjukrasa mahasiswa kemarin.
Gerakan politik ini, menurut Hasanuddin telah membuat kegaduhan nasional hingga berdampak meluas pada ketidakpastian politik nasional hingga mengancam konsensus nasional yang dibuat tahun 1998 oleh para mahasiswa saat itu tentang pembatasan masa jabatan presiden untuk menghindari kekuasaan yang absolut dan anti demokrasi.
“Karenanya, pergerakan politik ini, bisa dikategorikan sebagai peristiwa politik luar biasa (extra ordinary politic) yang dampaknya sangat luar biasa dan tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Karena berdampak luas dan merusak tatanan demokrasi, Hasanuddin mendorong gerakan politik ini diinvestigasi secara menyeluruh oleh pemerintah. Karena, gerakan ini berpotensi merubah konstitusi dan menimbulkan kegaduhan politik dan kekerasan yang dipertontonkan di muka publik.
“Kami meminta Menkopolhukam melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa luar biasa ini sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas politik nasional dan umumkan hasilnya ke public,” katanya. (*)
Editor : AMK
