GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut menolak tegas dengan adanya kenaikan harga BBM yang dinyatakan kurang berpihak pada masyarakat kecil. Hal itu disampaikan ketua GMNI Kabupaten Garut Jajang Saepuloh senin (06/09/2022).
Menurut Ketua GMNI Garut, Jajang Saepuloh mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan berakibat buruk pada semua sector ekonomi masyarakat yang semakin ter cekik, padahal saat ini kita dalam posisi pemulihan ekonomi masyarakat, karna danpak dari covid-19 selama dua tahun harusnya pemerintah pokus pada pemulihan ekonomi malah hanya menjadi danpak bagi masyarakat.
“tentunya dalam menaikan harga BBM bersubsidi bukan lah sebuah Langkah yang solutif dalam memulihkan perekonomian saat ini, apalagi dengan kondisi IPM rendah dan kemiskinan di kabupaten garut merupakan ada pada posisi angka 25 yang sangat rendah apalagi dengan daya beli masyarakat yang sangat kurang, memungkinkan ini akan menjadi suatu gejolak baru bagi masyarakat garut khususnya umumnya bagi negara dan ini akan menjadi danpak kemiskinan dan berdanpak pada bahan pokok dan akan membuat rakyat sengsara, jelasnya.
Ketua GMNI Garut jajang saepuloh Menolak tegas kenaokan harga BBM Bersubsidi di tengah kondisi ekonomi masyarakat terguncang akibat danpak covid-19 dan tidak rasional dengan alasan pemerintah dalih untuk menaikan BBM bersubsidi karena banyak dinikmati kalangan menengah ke atas padahal ini mengenai system pendistribusaian dari hulu ke hilir yang harus di awasi dengan baik dan tegas.
Mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Mereka dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya guna memaksimalkan pendistribusian supaya tepat sasaran.
Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa BPH Migas terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Kenaikan BBM ini menjadi langkah pemerintah Indonesia menghadapi gejolak minyak dunia. Maka dari itu, harga BBM di dalam negeri tidak bisa ditopang dengan memberikan subsidi dari APBN. Kondisi ini tentu berimbas pada pengendara motor yang memakai tiga jenis BBM tersebut. Termasuk para nelayan, petani, pengendara ojek online (ojol) yang menjadikan sepeda motor sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari.
Jajang saepuloh menegaskan bahwa DPC GMNI Garut juga Mengintruksikan seluruh kader Gmni segarut untuk turun kejalan untuk menolak supaya harga BBM Kembali seperti semula karena akan menjadi danpak besar bagi kalangan masyarat kecil atau kaum marhaen yang tertindas.
