GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Ditengah-tengah bencana kesehatan seperti saat ini, penting sekali peran DPRD Garut untuk mengoptimalkan peran pengawasannya pada kerja Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM Darurat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat berkenaan dengan dampak dari PPKM khususnya pada perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Hal itu bertujuan agar, keresahan ini tidak berubah menjadi tindakan demonstratif warga sebagaimana yang terjadi di Pendopo, Jum’at, 16 Juli 2021 kemarin.
“Jangan dibiarkan, karena DPRD tidak menjalankan fungsinya secara optimal, kegelisahan dan aspirasi ini berdampak pada aktifitas demonstrasi yang mengakibatkan berkerumunnya orang, yang tentu saja melanggar protokol kesehatan dan berpotensi mendapatkan sanksi tegas,” ujar Hasanuddin Pendiri LBH Padjajaran dan PISP melalui release nya Sabtu (17/07/21) sore.
Bahkan menurut hasan, hal tersebut menempatkan APH pada situasi dilematis, antara penegakan disiplin yang harus tegas dengan melindungi hak warga dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya.
“Oleh sebab itu, perlu sikap responsif DPRD mengkritisi dan menyampaikan keinginan publik kepada Satgas Covid-19, dalam hal ini Ketua Tim, Bupati Garut,” harapnya.
Selain itu hasan berharap kepada warga masyarakat tidak perlu menyampaikan protes secara massal atau demonstrasi dalam situasi darurat kebencanaan ini atau PPKM Darurat, sementara waktu cukup disampaikan kepada DPRD Garut melalui perwakilannya.
“Sehingga tidak terjadi pertentangan prinsip, penyampaian pendapat dimuka umum, dengan prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam kedaruratan kesehatan ini,”Tegas Hasan sambil menutup.
