GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kabupaten Garut, secara tegas menolak rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BBM bersubsidi sebagaimana disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal GMNI Garut, Nanan Nugraha menegaskan, penolakan GMNI Garut ini dilakukan karena saat ini bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak Pandemi Covid-19.
“Pemerintah harusnya memikirkan rakyat, bukan malah mengorbankan rakyat, saat ini kondisi ekonomi kita masih sulit,” tegas Nanan.
Menurut Nanan, di bulan kemerdekaan bangsa ini, pemerintah justru harusnya memberi kado yang bisa memberi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan malah sebaliknya.
“Pemerintah mulai kehilangan akalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi, jadi pukulan dan kado terburuk bagi masyarakat yang saat ini sedang menikmati euforia perayaan kemerdekaan,” katanya.
Nanan mengingatkan soal efek domino dari kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi di masyarakat, dimana kenaikan ini akan diikuti dengan kenaikan harga komoditas penting lainnya di masyarakat.
“Ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang akan menurun, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan akan bertambah,” katanya.
Nanan pun menawarkan beberapa opsi bagi pemerintah agar tidak sampai memotong anggaran subsidi BBM yang akhirnya berujung pada menaikan harga BBM.
Opsi-opsi tersebut diantaranya adalah dengan menekan biaya barang dan jasa, menunda pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang tidak penting hingga menekan biaya belanja pegawai pemerintah.
“Ini jika memang pemerintah mau menunjukan keberpihakannya pada masyarakat, laksanakan opsi ini, tak perlu memangkas subsidi BBM yang jadinya menaikan harga BBM,” katanya.
Nanan pun mengingatkan agar pemerintah tidak membangun pembenaran-pembenaran terkait rencana kenaikan harga BBM. Apalagi dengan cara membandingkan harga BBM di Indonesia dengan di negara lain.
“Tidak bisa disamakan, karena pendapatan per kapitanya juga berbeda, GMNI akan mengawal kebijakan ini agar tidak sampai jadi, kita akan terus bersama rakyat,” katanya. (*)
