GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Koordinator Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB), Dinar Pradinata, mengaku prihatin dengan nilai tes para pejabat eselon dua yang jeblok yang rata dibawah 70. Padahal mereka yang ikut tes tersebut akan mengisi jabatan kepala dinas dan setingkatnya di enam SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Garut, Jawa Barat.
“Nilai nilai dari para calon ini sangat minim, rata rata di 60 sedangkan Dinas ini (yang dilelangkan, red) Dinas strategis,” katanya, kepada kalangan media usai melakukan audiensi dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan di ruang kerja Bupati, Senin (07/10/19).
Dinar pun berharap, seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon dua) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut itu, harus lebih transparan, dan proses penilaian pun harus dilakukan secara objektif.
Pihaknya berharap, panitia seleksi maupun Bupati yang nantinya berwenang sebagai penunjuk dari nama-nama yang direkomendasikan Pansel, bisa memilih orang-orang yang jelas memiliki kompetensi.
“Jangan sampai open biding ini hanya seremonial, ternyata ujung-ujungnya sudah diketahui siapa yang akan jadi,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengatakan, pihaknya siap melakukan pemilihan jabatan pratama tinggi (JPT) secara terbuka. Para pejabat yang dipilih nantinya, dipastikan memiliki kompetensi untuk memimpin di instansi terkait.
“Nanti saya tiga orang itu saya lihat, nanti saya terbuka yah,” tegasnya.
Bupati mengungkapkan, bahwa pejabat yang ikut seleksi untuk mengisi 6 SKPD yang dilelangman itu didominasi oleh pejabat Garut, dan hanya dua orang yang dari luar Garut.” Yang ikut itu hanya dari Bandung dan Indramayu, yang lainnya tidak ada yang .au masuk Garut,” pungkasnya.
Reporter : Jay
